REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Para pemuda yang tergabung dalam Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimatan Timur (KPMKT) Jakarta menuntut pemberlakuan otonomi khusus pada Presiden Jokowi demi pemerataan pembangunan daerahnya.

“Warga Kaltim masih antre panjang untuk membeli BBM, padahal sebagian produksi minyak di republik ini dilakukan di Kota Balikpapan. Kami juga harus merasakan pemadaman listrik dua hari sekali, padahal sumber daya yang menghidupkan pembangkit listrik di negeri ini juga berasal dari daerah kami,” ujar koordinator aksi KPMKT Arwin Welhelmina di Bundaran HI, Ahad (2/11).

Keinginan untuk meminta otonomi khusus ini kian menguat seiring rencana proyek pipanisasi gas Kalija (Kalimantan-Jawa). Pengerukan sumber daya alam di Kaltim, imbuh Arwin, sayangnya tak diimbangi dengan perbaikan sektor kehidupan masyarakat sekitar.

Padahal, masyarakat Kaltim pernah mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Tetapi, upaya itu  ditolak oleh MK dengan alasan jika dikabulkan akan menyebabkan terguncangnya stabilitas ekonomi NKRI.

Sebagai daerah yang bergabung dengan Indonesia secara sukarela dan dijanjikan keistimewaan oleh Presiden Soekarno di masa kemerdekaan, jelas Arwin, karena memiliki kerajaan tertua di Indonesia, sudah seharusnya Kaltim mendapatkan keistimewaan.

"Presiden Jokowi adalah pemimpin yang berasal dari daerah, tentu beliau paham bahwa membangun daerah seluas Kaltim memerlukan dana yang besar. Sudah seharusnya dia memberikan otonomi khusus karena  Kaltim menyumbang Rp 400 triliun lebih per tahun ke NKRI,” tegas juru bicara aksi, Azwar Aswin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika