REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggap tidak ada dualisme di parlemen, meski Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berupaya memilih pemimpin dan alat kelengkapan dewan.
"Enggak ada masalah. Sudah, jangan diterusin lah mengangkat ini," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, kepada Republika, Ahad (2/10).
DPR yang diketuai Setya Novanto tidak menghiraukan langkah KIH karena sistem ketatanegaraan Indonesia tidak memungkinkan adanya dualisme parlemen. Langkah KIH tidak memiliki dasar hukum. Karena tidak punya dasar hukum, Fahri pun mengibaratkan KIH sebagai pemrotes di pinggir jalan.
"Misalnya, Jokowi sudah terpilih sebagai presiden lalu ada orang teriak di pinggir jalan bahwa dia presiden. Biarkan saja," kata dia.
Fahri mengatakan, tidak ada persoalan yang menganggu kinerja DPR sejak KIH mengumumkan pemilihan pemimpin DPR dan alat kelengkapan dewan pekan lalu. Karena itu, DPR akan tetap bekerja dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah.
DPR sudah merencanakan bertemu dengan beberapa kementerian koordinator pekan ini. Dia juga yakin rapat koordinasi berjalan lancar dan menteri-menteri akan datang ke parlemen. "Enggak mungkin mereka tidak datang. Enggak akan. Jangan berandai-andai. Jadi, sudahlah," kata Fahri.