REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan pemerintah Cina mendukung keinginan pemerintah baru Indonesia untuk membangun ekonomi kelautan dan membentuk Indonesia sebagai negara maritim yang kuat.
"Kami sangat paham dan mendukung pemerintah Indonesia untuk membangun ekonomi kelautan dan mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat," kata Menlu Cina Wang Yi usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Jakarta, Senin.
Menurut Wang Yi, Cina ingin berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan, dan akan mendukung pemerintah Indonesia untuk pembangunan infrastruktur di masa yang akan datang.
Menlu Cina itu menyebutkan bahwa negaranya memiliki keunggulan dalam pembangunan pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik tenaga air, dan lainnya.
"Jadi, Cina akan selalu mengutamakan kerja sama dari sudut pandang yang strategis, dan Indonesia mempunyai pengaruh yang besar, baik dalam kawasan maupun di seluruh dunia," ujar dia.
Pada kesempatan itu, Wang Yi pun mengatakan bahwa salah satu tujuan kedatangannya ke Indonesia bertemu dengan Menlu RI untuk membahas penyelarasan strategi pembangunan kedua negara.
"Ada sembilan prioritas yang sama antara dua negara dan kami sudah capai kesepakatan, diantaranya kerja sama di bidang infrastruktur, sektor industri, energi, dan sumber daya alam," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan kementeriannya melalui pertemuan-pertemuan bilateral, regional, dan internasional akan mendorong terwujudnya poros maritim sesuai visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta Wapres Jusuf Kalla.
Retno menyebutkan konsep pembentukan poros maritim itu akan disampaikan dalam beberapa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang akan diselenggarakan pada November 2014.
Adapun tiga KTT yang akan segera diselenggarakan adalah KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 10-11 November di Cina, KTT ASEAN pada 12-13 November di Myanmar, dan KTT G20 pada 15-16 November di Australia.
"Ketiga KTT tersebut merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menjelaskan kepada dunia mengenai rencana pembangunan Indonesia, termasuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata dia.
Selanjutnya, Menlu Retno menyebutkan beberapa upaya lain yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri untuk konsep poros maritim dunia itu, antara lain menyusun prosedur standar operasi (SOP) dan "rules of engagement" (aturan keterlibatan) bagi wilayah-wilayah maritim yang belum disepakati batas-batasnya.
Selain itu, pihaknya juga akan mendorong terbentuknya berbagai kerja sama, baik bilateral maupun regional untuk mewujudkan keterhubungan maritim dan memfasilitasi pengembangan jalur laut.
"Kita harus bergerak dengan identitas kita sebagai negara maritim, maka kita akan mendorong konsep poros maritim dunia dan kerja sama maritim dengan beberapa negara kepulauan lainnya," ujar Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika