REPUBLIKA.CO.ID,OUAGADOUGOU--Presiden sementara Burkina Faso Isaac Zida mengatakan, tentara akan segera menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan transisi dan menunjuk kepala negara baru. 

"Untuk mengakhirinya, kepala negara sipil sementara harus segera ditunjuk untuk memimpin negara melaksanakan pemilihan umum," kata Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius dalam pernyataan resminya, Selasa (4/11) pada Reuters. 

Presiden Balise Compaore yang telah berkuasa selama 27 tahun mundur dari jabatannya, Jumat pekan lalu, menyusul protes selama dua hari. Keesokan harinya militer menunjuk letnan Kolonel Zida sebagai pemimpin sementara.

Hal tersebut mengundang kritik dari politisi oposisi, Uni Afrika dan kekuatan Barat yang menginginkan kekuasaan dipegang sipil. Uni Afrika memberi tekanan lebih kepada militer Burkina Faso. 

Uni Afrika memberi ultimatum untuk menyerahkan kekuasaan kembali kepada sipil dalam waktu dua pekan. Jika tidak Uni Afrika akan menjatuhkan sanksi. 

Mantan pemerintahan kolonial Prancis mendesak semua pihak mencapai kesepakatan. Prancis menempatkan pasukan khususnya di ibukota Ouagadougou dan merupakan donor utama Burkina Faso. 

Zida mengatakan dalam pertemuan diplomat dan jurnalis di Ouagadougou bahwa kekuasaan eksekutif akan diserahkan pada pemerintah transisi, sesuai dengan konstitusi.

"Kami akan bergerak sangat cepat, tapi berhati-hati untuk tidak membuat kesalahan yang membahayakan negara kami," ujar Zida.

Dia menambahkan tidak berencana memerintah negara, tapi untuk membantu Burkina Faso keluar dari situasi tersebut. Amerika Serikat bisa membekukan kerjasama militer dengan Burkina Faso jika menganggap kudeta telah terjadi. AS  mengatakan belum bisa menentukan apakah pengambilalihan oleh tentara itu adalah kudeta. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika