REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menolak wacana pemekaran jumlah komisi sebagai jalan kompromi menyelesaikan kebuntuan politik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR.

Menurutnya pemekaran jumlah komisi hanya menimbulkan kesan transaksional dan bagi-bagi kekuasaan di DPR. "Saya pribadi kecewa dengan penambahan jumlah Komisi. Itu sama saja suap. Transaksional," kata Bambang kepada wartawan di kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/11).

Anggota Komisi III DPR ini berpendapat jumlah komisi yang ada sekarang sudah memadai. Dia mengingatkan pimpinan DPR jangan mengorbankan lembaga parlemen hanya untuk menampung elite KIH. "Ini (penambahan jumlah komisi) menambah anggaran. Hanya untuk akomodasi kawan-kawan yang kecewa," ujarnya.

KIH mestinya legowo tidak mendapat posisi pimpinan di komisi maupun alat kelengkapan dewan (akd) lain. Tidak perlu ada pemekaran jumlah komisi hanya untuk menampung elite KIH. "Jangan cengeng. Itu (penambahan jumlah komisi) untuk mengakomodasi kecengengan KIH," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika