REPUBLIKA.CO.ID,BANDAR LAMPUNG--Pemadaman aliran listrik total (black out) di wilayah Lampung, sepekan ini, membuat pihak Ombudsman RI Perwakilan Lampung, memanggil PT PLN Distribusi Lampung.

Ombudsman menilai PLN tidak transparan dalam informasi masalah yang dihadapinya kepada pelanggan.

"PLN tidak transparan soal informasi masalah yang dihadapi PLN sehingga ada pemadaman total," katanya,” Asisten Ombudsman Lampung David Faranto, Selasa (4/11).

Ia menyatakan informasi yang tidak valid dan transparan ini, membuat pelanggan dan masyarakat bingung dengan manajemen dan kinerja PLN untuk melayani pelanggan dan masyarakat di Lampung.

Menurut dia, PLN terkadang menjelaskan masalah adanya beban puncak, adanya pengurangan daya atau defisit, dan terjadinya kerusakan pembangkit, serta lainnya.

Ombudsman terpaksa memanggil PLN untuk meminta penjelasan yang detil dan akurat soal pemadaman listrik yang kerap terjadi ini. Menurut dia, PLN harus menginformasikan lengkap kepada publik penyebab mati lampu dan penanganannya.

Divisi Manajer Hukum dan Humas PT PLN Distribusi Lampung, I Ketut Darpa, menyatakan siap untuk dipanggil pihak manapun terkait dengan pemadaman listrik total atau black out ini.

"Kami ini selalu siap datang bila ada pemanggilan dari lembaga mana pun termasuk Ombudsman. Ini black out, jadi tidak mungkin harus membagi daya ke tempat lain secara bergilir," ujarnya.

Ia berjanji pada Senin (10/11) mendatang kondisi pemadaman listrik akan berakhir, sehubungan dengan masuknya alat untuk memperbaiki pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan unit 3 dan 4.

"Tadinya hari Jumat (7/11) sudah normal, tapi kami ambil batas waktu Senin (10/11) pekan depan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika