REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar, hingga saat ini belum memiliki data base investasi. Padahal, data base tersebut dibutuhkan untuk memperjelas arah potensi investasi di Jabar sebagai masukan untuk investor.
''Dengan adanya biro baru, Biro Investasi dan BUMD Pemprov Jabar harus punya data base investasi agar fokus,'' ujar Ketua Komisi III DPRD Jabar, Didin Supriadin, kepada wartawan, Kamis (6/11). Menurut Didin, data base itu penting agar bisa melihat apa yang sebetulnya bisa dijadikan potensi unggulan di Jabar, Kalau sekarang, tak jelas apakah Jabar potensinya pertanian atau apa. Kalau sudah punya data base, potensi yang ada bisa diarahkan Jabar mau dijadikan apa.
Kalau Jakarta, kata dia, sudah jelas sebagai kota metrpolitan dan kota jasa. Sementara, Jabar sekarang apa belum jelas. Selama ini, data terkait investasi hanya berdasarkan asumsi dari kota/kabupaten. Jadi, dewan akan mendorong pada biro yang baru terbentuk. Yakni, Biro Investasi dan BUMD untuk membuat data base khusus investasi. Termasuk, peta dan potensi blue printnya.
''Pas Raker (rapat kerja) kemarin bersama Pemprov, kami baru tahu ternyata mereka belum memiliki data,'' katanya. Didin menargetkan, data base tersebut tahun depan sudah ada. Jadi, Jabar bisa fokus.
Selama ini, Jabar tak fokus apa pun yang jadi unggulann semua ingin digarap. ''Okey semua boleh digarap tapi ada yang harus jadi proritas dan bisa unggul sehingga bisa bergerak,'' katanya.
Didin yakin, potensi investasi di Jabar besar. Kalau ada data base, investasi bisa meningkat dan dikembangkan. Karena, berbicara investor dalam dan luar negeri, Kota Jakarta sebenarnya sudah penuh. Investor, akan mencari potensi di tetangga terdekat Jakarta yakni Jabar. Karena, letaknya dekat dengan ibukota dan penduduk serta daerahnya besar.
Adanya Biro Investasi dan BUMD ini, kata dia, diharapkan semua BUMD bisa saling sinergis. Sehingga, program di Jabar tak akan lari kemana-mana tapi dilakukan oleh BUMD milik Jabar.
Didin melihat, BUMD di Jabar selama ini pengawasannya kurang. Pemprov Jabar, masih fokus pada program-program organisasi perangkat daerah (OPD), dan dinas. Sementara BUMD, belum tersentuh. ''Makanya, sekarang saya di Komisi III akan memperketat betul pengawasan. Agar, lebih berdaya lagi. Saya sih mendorong, punishment and reward,'' katanya.
Dikatakan Didin, kalau BUMD berprestasi akan wajar kalau mendapat penghargaan. Sebaliknya, kalau tak mencapai target tak mungkin dibiarkan jadi harus diberikan punishment. ''Hal-hal seperti itu penting. Kalau perlu, ke depan audit berkala, jangan terlalu dilepas agar publik bisa melihat kinerja BUMD,'' katanya.
Dewan juga, kata dia, ingin benar-benar mendorong agar BUMD bisa profesional dalam bekerja. Seharusnya, orang yang ada di dalamnya juga harus ahlinya. Jadi, jangan karena dekat denga petinggi provinsi bisa mudah menjadi direksi dan komisaris. ''Pendekatannya harus profesionalisme, keahlian dan kecakapan,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika