REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo dinilai kurang berwibawa dibandingkan dengan ketum parpol yang ada dalam koalisi indonesia hebat (KIH). Hal ini membuat Jokowi tidak mampu mempengaruhi DPR yang kini berkonflik, sehingga kinerja pemerintah cenderung tidak konstitusional karena mengabaikan peranan DPR.

“Di mata Ketum parpol yang ada di KIH, Jokowi kurang berwibawa,” ujar Pengamat Politik Universitas Indonesia, Agung Suprio, saat dihubungi, Sabtu (8/11).

Baik Jokowi maupun JK, menurutnya tidak dipatuhi oleh para kader partai yang mengusung dirinya di Pilpres lalu.

"Ini menandakan bahwa Jokowi-JK memang kurang dipatuhi seruannya dari pada ketua umum partai politik bagi anggota DPR," katanya.

Sikap yang lebih buruk lagi, Jokowi bukannya memberikan masukan kepada partai pendukungnya di parlemen, atau duduk bersama KIH dan KMP dengan Jokowi, tapi malah menyalahkan DPR.

Dalam akun facebooknya, Jokowi menulis, “Lha, kalau harus lapor dulu ke DPR, lapor kemana? ketemu siapa? ke komisi yang mana? alat kelengkapan dewan-nya mana? ... Apa saya harus menunggu terus..?” tulisnya.

Agung menyatakan hal ini justru semakin memperkeruh kekisruhan KMP dan KIH di DPR. “Ini sama sekali tidak memperbaiki situasi,” imbuhnya.

Kemungkinan lainnya, Jokowi tidak banyak mengarahkan DPR, karena terkesan merestui para anggotanya yang duduk di parlemen untuk membuat kekuatan tandingan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika