REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pembahasan APBN Perubahan untuk tahun 2015 mulai digodok. Salah satu yang menarik dicermati adalah anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di bawah Menko Indroyono Soesilo. Sebagai Kemenko baru, Indroyono mengaku belum memeroleh usulan anggaran untuk kemeteriannya.
"Kalau dalam dua bulan saja anggaran kami cuma 3 miliar, kalikan enam jadi cuma sekitar 18 miliar, kan," ujarnya kepada Republika di kantor BPPT, Senin (10/11).
Indroyono menjelaskan, hingga saat ini usulan anggaran hingga akhir tahun 2014 sebesar 3 miliar rupiah belum juga turun.
"Nanyanya APBN 2015, usulan 3 miliar untuk dua bulan ini saja belum turun," ujarnya seraya tertawa.
Indroyono menambahkan, untuk APBN tahun depan, pihaknya akan fokus kepada lima hal pokok untuk mendukung kemaritiman. Sebut saja mengoordinasikan kebijakan-kebijakan meritim, mengorganisasi kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi terbarukan dengan kaitannya maritim.
Selain itu, kebijakan yang berkaitan dengan koordinasi sumberdaya non konvensional, koordinasi yang berkaitan dengan infrastruktur dan jasa. Terakhir, kebijakan untuk mengoordinasikan pengembangan IPTEK dan semangat jiwa bahari.
Indroyono melanjutkan, anggaran yang dibutuhkan oleh kementeriannya terhitung minim. Hal ini, menurutnya, dikarenakan kebutuhan operasional yang masih sedikit.
"Staf juga sedikit," ujarnya.
Sampai saat ini, kebutuhan staf di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang bertempat di lantai 3 gedung BPPT masih diperbantukan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.