REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Isu perubahan iklim tak bisa dielakkan bakal berdampak terutama bagi masyarakat pesisir dan kebijakan perekonomian Indonesia.
Ekonom dari Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia Dr Rony M Bishry,Ph.D menjelaskan ada potensi kehilangan akibat perubahan iklim terhadap isu ekonomi mendatang.
"Estimasi anggaran perubahan iklim untuk upaya adaptasi sekitar 21 miliar dolar AS, sedangkan tanpa upaya adaptasi, kerugian bisa mencapai lebih dari 1 triliun dolar AS," tegas Rony dalam Diskusi Panel Adaptasi Perubahan Iklim untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang diadakan oleh Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN), Selasa (11/11).
Rony menyarankan agar pemerintah fokus pada tiga hal jika benar-benar mengaplikasikan adaptasi atau pencegahan akibat perubahan iklim. Yakni, pada pertanian, masyarakat pesisir, dan mengatasi krisis air.
Bagi pertanian, peneliti BPPT ini menyarankan pemerintah mengembangkan tanaman yang kuat menghadapi iklim lebih panas, lebih kering, dan kurang air. Untuk masyarakat pesisir, perlu adaptasi terhadap naiknya permukaan dan dan suhu air laut, berkurangnya daratan, dan lahan lebih kering.
"Memperbaiki dan menjaga hutan mangrove mampu melindungi dari ancaman perubahan iklim dan perlu strategi menghadapi kekurangan air serta mendapatkan lebih banyak air seperti irigasi," paparnya.
Deputi III Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Arif Yuwono ikut memaparkan, pemerintah menyadari bahwa perubahan iklim bakal berpengaruh besar pada masyarakat Indonesia. Lantaran 65 persen masyarakat Indonesia bermukim di wilayah pesisir," tegas Arif.
Bahkan ia menegaskan, jika ingin menghijaukan Indonesia, seharusnya tersedia ruang hijau terbuka seluas 30 kali Lapangan Monas, Jakarta. Fenomena perubahan iklim, menurutnya, berdampak pada ekonomi dunia.
Kerugian di Asia Tenggara bahkan diprediksi mencapai 6,7 persen dari PDB per tahun sejak tahun 2020 nanti. Kerugian ekonomi terbesar diperkirakan terjadi tahun 2100. Yaitu, empat kali kerugian PDB rata-rata global akibat perubahan iklim.
"Solusinya, mitigasi atau pengendalian mengurangi risiko akibat perubahan iklim seperti Perpres Nomor 61/2011 dan Perpres Nomor 71/2011, upaya kerentanan adaptasi dan memperbanyak 300 program kampung iklim menjadi 1.000 kampung," jelas Arif.
Direktur Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Dr Subandono Diposaptono sepakat bahwa terdapat 7.000 desa pesisir yang rentan perubahan iklim.
"Upaya adaptasi kenaikan paras muka air laut harus dilakukan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan sistem alami habitat dan sistem manusia melalui kehidupan sosial ekonomi," tegas Subandono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika