Ahad 16 Nov 2014 16:40 WIB

Pemerintah Harus Serius Perhatikan Bahaya Tsunami

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho
Foto: Antara
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bahaya Tsunami dan gempa bumi haruslah mendapat perhatian serius baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang wilayahnya rawan bencana.

"Bencana tsunami dan gempa bumi sewaktu-waktu bisa terjadi di Indonesia dan itu harus menjadi perhatian serius dari pemerintah ini," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Ahad (16/11).

Ia mengatakan, infrastruktur peringatan dini tsunami di Indonesia masih terbatas dan itu belum bisa menjangkau keluasan panjang pantai.Dari 4.500 km panjang pantai yang rawan tsunami hanya ada 38 sirine tsunami dari kebutuhan 1.000 sirine.

Bukan itu saja, shelter evakuasi yang disiapkan hanya ada sekitar 50 unit dari kebutuhan 2.500 unit. Sehingga hal itu dianggap belum maksimal dalam penanganan bahaya tsunami.

"Ini fakta, tsunami harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pemda guna melindungi masyarakat dari ancaman tsunami," tuturnya.

Untuk diketahui, ada sekitar lima juta jiwa penduduk tinggal di daerah rawan sedang, tinggi dari tsunami. Antara tahun 1629 hingga 2014 ada 174 tsunami di Indonesia.

Berdasarkan survei, saat gempa 8,5 SR dan tsunami di Aceh 11 April 2012, rata-rata 79 persen masyarakat keluar rumah saat gempa dan 21 persen tetap berada di rumah. 63 persen tidak mendengar ada sirine tsunami.

sumber : antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement