REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidiq menilai kembali terjadinya bentrokan antara TNI dan Polri karena selama ini akar masalah yang kerap memicu peristiwa itu tidak diselesaikan sampai tuntas.

Menurutnya salah satu pemicu bentrokan antara TNI dan Polri, karena terkait kepentingan bisnis yang ilegal. Untuk itu agar  proses penyelesaian masalah berjalan efektif, ia mengharapkan petinggi di Mabes Polri dan TNI harus duduk bersama. Petinggi Polri dan TNI harus membahas masalah ini secara serius.

"Tidak hanya sekedar pernyataan terbuka, atau kesepahaman bersama,"kata dia, di Jakarta, Kamis (20/11).

Sebagai respon atas permasalahan ini, Ia berencana mengusulkan rapat kerja DPR. Secara bersama-sama antara Komisi I dan III. Mahfudz menegaskan penegakan disiplin dan hukum harus dilakukan. Tidak boleh ada upaya melindungi oknum siapapun yang terlibat.

"Harus bertanggung jawab," tegasnya.

Seperti diketahui, bentrokan antara personel TNI dari Yonif 134 Tuah Sakti dan Brimob Polda Kepulauan Riau kembali terjadi pada Rabu (19/11) kemarin. Bentrokan dipicu oleh insiden saling lirik di depan Perumahan Buana Impian Tembesi, yang memicu saling baku tembak. Kemudian berlanjung dengan pengrusakan Mako Brimob.

Ikuti Whatsapp Channel Republika