REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat di DPR RI menginisiasi penggunaan hak interplasi ke pemerintah. Mereka ingin pemerintah menjelaskan secara langsung alasan menaikan harga BBM bersubsidi di tengah turunnya harga minyak dunia.

Anggota Fraksi PAN, Totok Daryanto menilai penggunaan hak interplasi oleh DPR sebagai hal wajar dalam demokrasi. Menurutnya DPR sebagai wakil rakyat berhak tahu alasan pemerintah menaikan harga BBM.

Apalagi pascakenaikan harga BBM masyarakat langsung merasakan dampaknya.  "Kalau DPR diam saja justru aneh," ujarnya.

Totok menolak interplasi bertujuan menjatuhkan Jokowi. Namun dia mengakui interplasi bisa berujung pemakzulan kepada presiden.

Semua itu menurut Totok bergantung pada jawaban pemerintah. "Kalau pemerintah tidak bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil bisa saja diimpeach," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika