REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kantor Pos di Bali sudah mulai mendistribusikan bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sejak 18 November lalu. Namun realisasi penyaluran di sejumlah kabupaten dan kota, khususnya Denpasar dan Badung masih kecil.
Kepala Kantor Pos Denpasar, Sulistijono mengatakan realisasi penyaluran PSKS di Denpasar baru mencapai 35,06 persen dari total 3.383 rumah tangga sasaran (RTS) penerima bantuan, sedangkan Badung 19,05 persen dari total 10.521 RTS.
Menurutnya, kecilnya realisasi ini karena kurangnya minat masyarakat mencairkan dana ke kantor pos terdekat.
"Kami sudah menargetkan selesai pekan ini. Namun, pelaksanaannya tidak demikian karena kurangnya antusiasme masyarakat untuk mengambil dana ke kantor pos terdekat," kata Sulistijono dijumpai Republika di kantornya, Selasa (25/11).
Sulistijono menambahkan pihaknya sudah memberitahukan pada warga. Para kepala desa umumnya beralasan warga penerima bantuan di wilayahnya didominasi kaum pendatang, sehingga ketika diberitahukan sedang tak berada di tempat.
Hal yang sama juga dijumpai di Bali pada kasus penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) diera Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sulistijono mengatakan tak banyak juga warga yang mengambil bantuan.
Seluruh kantor pos di Bali, kata Sulistijono memberlakukan dua sistem penyaluran PSKS. Pertama, di kantor pos terdekat sesuai lokasi RTS dengan rekening giro. Kedua, sistem komunitas dengan cara mendekat langsung ke masyarakat.
Penyaluran PSKS di Bali ditargetkan selesai pada 12 Desember 2014. Besarannya mencapai Rp 400 ribu per RTS dalam dua tahap pencairan November dan Desember.
Seorang warga penerima PSKS, Nyoman Selamat mengaku sistem pengambilan PSKS sangat mudah. Dia memperoleh informasi dari Banjar. Pria 33 tahun yang kesehariannya bekerja sebagai tukang parkir ini mengaku sangat terbantu dengan dana PSKS. Sebab, dia memiliki seorang istri dan tiga anak usia sekolah.
"Saya senang, jumlahnya juga lebih besar dari BLSM Rp 300 ribu dan hanya dibayarkan satu kali. Apalagi, harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik dan memberatkan warga kecil seperti saya," ujar Selamat kepada Republika.
Kenaikan harga BBM, kata Selamat, tak bisa diterimanya namun tak bisa juga dihindarinya. Sebab, semua sudah diputuskan pemerintah. Selamat mengatakan dia akan menggunakan separuh dana ini untuk membeli kebutuhan anaknya, khususnya susu dan beras.
Dari sembilan kabupaten dan kota di Bali, realisasi penarikan tertinggi mencapai 62,33 persen dicatat Buleleng dari total 41.929 RTS dan Tabanan 61,42 persen dari total 18.892 RTS.
Berikutnya Karangasem 47,25 persen dari 24.044 RTS, Gianyar 46,76 persen dari 21.037 RTS, Klungkung 38,61 persen dari 9.427 RTS, Kota Denpasar, dan terakhir Kabupaten Badung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika