REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Swasembada pangan menjadi cita-cita pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini bukan pekerjaan mudah. Ada segudang tantangan yang dihadapi pemerintah untuk mewujudkannya.
Guru besar ilmu ekonomi pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan, beberapa tantangan utama tersebut adalah bagaimana mengatasi masalah berkurangnya Rumah Tangga Petani (RTP), tekanan penduduk, penyusutan lahan pertanian, dan target swasembada beberapa komoditas yang tidak tercapai.
Bustanul mengungkapkan jumlah petani menurun 5 juta orang dalam 10 tahun. Itu artinya jumlah petani berkurang 500 ribu per tahun. Pada 2013, jumlah RTP mencapai 26,14 juta atau menurun 1,75 persen dibanding tahun 2003.
Pria yang juga menjadi ekonom senior Institute of Economics dan Finance (Indef) tersebut mengutarakan, jumlah petani kian berkurang karena rendahnya pendapatan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai sensus penduduk tahun 2013 yang dikeluarkan 1 juli 2014, pendapatan petani dalam setahun hanya Rp 12,4 juta alias sekitar 1 juta per bulan.
"Penurunan jumlah petani ini masalah yang sangat berbahaya. Kalau jumlah petani terus berkurang, bagaimana mau swasembada. Kan yang bekerja mereka (petani), bukan pemerintah," kata Bustanul dalam seminar Indef bertajuk "Tantangan Kabinet Kerja Memenuhi Ekspektasi" di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (27/11).
Dengan rendahnya pendapatan petani, hal ini akan memicu tekanan penduduk perkotaan. Sebab, para petani pada akhirnya banyak yang memilih mencari nafkah di perkotaan.
Bustanul bersama sejumlah lembaga mengaku sudah melakukan penelitian bahwa pada tahun 2035 nanti presentase penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan bisa mencapai 70 persen. Sementara saat ini, jumlah penduduk perkotaan sebesar 55 persen. "Kalau penduduk kota makin banyak, sementara petani tidak ada, bagaimana nanti kita makan," ucap dia.
Permasalahan menuju swasembada pangan tidak hanya sampai disitu. Faktanya, lahan pertanian menyusut 100 hektar per tahun. Karena itu, Bustanul sangat berharap pemerintah dapat membuktikan janjinya untuk menggenjot infrastruktur pertanian seperti mencetak lahan baru dan memperbaiki irigasi.
Solusinya, jelas Bustanul, pemerintah harus mendorong industrialisasi pedesaan seperti diversifikasi usaha pertanian, kemitraan usaha besar dan kecil dan teknologi informasi untuk memperluas akses informasi pasar. Ini penting untuk meningkatkan kemakmuran petani dan juga menjaga lonjakan urbanisasi. "Kita tidak bisa menuntut orang untuk tidak ke kota kalau tidak meningkatkan perekonomian pedesaan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika