REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum merancang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dengan rinci sehingga tidak melewati tahun 2015.

"Pemerintah mengharapkan sekali rangkaian pelaksanaan pilkada itu jangan sampai bergeser ke tahun 2016, jadi kami menginginkan Desember 2015 itu sudah dilantik para gubernur, bupati dan wali kota terpilih," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, Kamis (27/11).

Keinginan pelantikan sebanyak delapan gubernur dan 196 bupati-wali kota baru tersebut didasarkan pada kebijakan pengambilan akhir masa jabatan terlama di antara 2014 daerah tersebut.

Berdasarkan data Ditjen Otda Kemendgari, kepala daerah akhir masa jabatannya terakhir di 2015 adalah Bupati Karawang, Jawa Barat, yang berakhir di 27 Desember 2015.