REPUBLIKA.CO.ID, PUTRA JAYA -- Instruksi tegas Presiden Jokowi untuk tidak mentoleransi kapal asing yang mencuri kapal di perairan Indonesia membuat pemerintah Malaysia meradang. Apalagi, disebutkan pihak berkuasa Indonesia telah menangkap 200 kapal nelayan Malaysia.
Jokowi memerintahkan agar kapal asing yang kedapatan mencuri ikan lebih baik langsung ditenggelamkan saja. Sontak saja, Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Anifah Aman mengingatkan bahwa negaranya dan Indonesia terikat kerjasama.
Malaysia dan Indonesia telah menandatangani memorandum kesepakatan (MoU) berkaitan Garis Panduan Bersama Tentang Layanan Terhadap Nelayan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) dan pihak berkuasa maritim Indonesia pada 27 Januari 2012.
Dengan kesepakatan itu, menurut Anifah Aman, pihak berwenang hanya mengusir dan tidak menahan nelayan yang didapati menangkap ikan di perbatasan maritim Malaysia dan Indonesia.
Media Utusan Malaysia versi daring langsung menggambarkan Jokowi sebagai pemimpin yang sedikit angkuh lantaran memilih pendekatan konfrontasi. Tidak hanya itu, Jokowi juga disebut memilih untuk mengusung kebijakan 'Ganyang Malaysia' yang dicetuskan presiden Sukarno.
Karena itu, media tersebut menilai Jokowi pintar mengambil kesempatan di atas semangat anti-Malaysia yang berkembang di masyarakat Indonesia. Padahal, mayoritas masyarakat belakangan ini tengah marah kepada Jokowi lantaran kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi sangat memberatkan rakyat kecil. Ironisnya, mereka itulah yang ketika kampanye melabeli Jokowi sebagai wakil rakyat kecil.
"Walaupun Jokowi belum melaksanakan pelan pengurangan defisit negara cara mudah itu, tetapi rakyat sudah memberikan tekanan kepada pentadbirannya. Secara perbandingan, kenaikan harga petrol sebanyak 20 sen seliter di Malaysia yang taraf ekonomi jauh lebih tinggi berbanding Indonesia dianggap besar, bayangkan nilai 80 sen seliter di Indonesia?" ulas Utusan Malaysia.
Tidak hanya itu, media tersebut yang mengangkat artikel 'MAAF CAKAP, INILAH JOKOWI' juga menyinggung hubungan dekat Jokowi dengan Amerika Serikat. Bahkan, Jokowi disebut merupakan proxy negeri Paman Sam. Proxy sendiri secara jamak dapat diartikan sebagai boneka atau kepanjangan tangan AS.
"Satu lagi yang perlu diketahui tentang Jokowi ialah hubungan dengan AS. Semasa berkampanye dulu pernah tercetus isu bahawa Jokowi adalah proksi AS, tetapi dia menafikan. Bagaimanapun Duta AS di Indonesia, Robert Orris Blake mengesahkan AS bersedia menjalinkan kerjasama ketenteraan dan maritim pada era Jokowi," kata Utusan Malaysia.
"Ini seolah-olah mengiyakan Presiden Indonesia ini ada hubungan istimewa dengan AS kerana sejak 1991 Kongres AS mengharamkan penjualan senjata kepada Indonesia berikutan isu Timor Leste. Kini AS sanggup menyediakan sistem pertahanan dan pemantauan berteknologi tinggi di perairan Indonesia termasuk Selat Melaka."
Ikuti Whatsapp Channel Republika