Sabtu 29 Nov 2014 19:02 WIB

Pengamat: Kalau Dipaksakan, Munas Golkar Bisa Munculkan Dualisme Kepengurusan

Rep: C73/ Red: Julkifli Marbun
Seorang pekerja mengangkut bendera Partai Golkar dengan kendaraan saat persiapan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Jumat (28/11).  (Antara/Nyoman Budhiana)
Seorang pekerja mengangkut bendera Partai Golkar dengan kendaraan saat persiapan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Jumat (28/11). (Antara/Nyoman Budhiana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pol-Tracking, Hanta Yuda, mengatakan jika Munas Golkar tetap keukeuh dilaksanakan kemungkinan akan mengakibatkan turbulensi pecah di tubuh partai Golkar. Selanjutnya, tidak menutup kemungkinan muncul Munas tandingan. Dan kemudian, berlanjut pada dualisme kepengurusan di tubuh partai Golkar.

"Lagi-lagi jika turbulensi pecah dan itu yang dirugikan adalah Golkar sendiri, padahal Golkar akan menghadapi pemilu 2015," kata Hanta, di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11).

Ia mengatakan, penyelenggaraan Munas partai harus bisa diterima oleh semua pihak. Munas menurutnya, harus memiliki legitimasi dan diterima oleh semua anggota.

Persoalan politik menurutnya, bukan sekedar kekuasaan dan kewenangan.

Ia menilai, legitimasi Munas di Bali tidak begitu kuat. Jika Munas tidak mendapat dukungan dari orang-orang yang berpengaruh kuat dan real politiknya di tubuh Golkar.

"Kita harus lihat legitimasi di internal partai Golkar. Jika tidak ada dukungan Agung Laksono, Jusuf Kalla, dan Akbar Tandjung. Maka, legitimasi munas di Bali tidak begitu kuat," kata Hanta.

Ia mengatakan, Golkar membutuhkan figur yang berpengaruh, yang bisa mengimbangi figur partai lain, bisa mendongkrak prestasi partai, dan bisa menyelesaikan permsalahan di internal partai.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement