REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah menyebutkan, konsep tol laut nantinya akan membatasi pergerakan kapal asing dalam pendistribusian logistik. Kapal-kapal asing hanya boleh masuk dan berhenti di dua pelabuhan hub internasional yakni Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung.

Menanggapi rencana pemerintah ini, peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemerintah harus fokus terlebih dahulu kepada peningkatan infrastruktur. Faisal menjelaskan, kebijakan pembatasan kapal asing sebetulnya untuk mengajak pelaku industri perkapalan lokal untuk lebih berkembang.

"Namun pembatasan nantinya akan membuat demant untuk kapal domestik meningkat. Nah, demand yang tinggi harus dibarengi dengan peningkatan infrastruktur," jelasa Faisal kepada Republika, Ahad (30/11).

Faisal melanjutkan, sebetulnya kebijakan pembatasan kapal asing sudah tertuang dalam prinsip "cabotage". Secara regulatif, prinsip cabotage ini telah diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran). Dengan kata lain, Penerapan asas ini berarti memberi hak perusahaan angkutan dari Negara Indonesia beroperasi komersial secara ekslusif.

Faisal mengungkapkan, selama ini prinsip cabotage tidah bisa berjalan dengan baik. Menurutnya, kegagalan peraturan ini lebih kepada kelalaian pemerintah dalam membangun infrastruktur pelabuhan. "Dari segi ukuran dan fasilitas, kapal domestik masih kalah," lanjutnya.

Berdasarkan catatan Faisal, mayoritas kapal-kapal logistik domestik yang masih beroperasi sudah berusia di atas dua puluh tahun. Belum lagi, menurut Faisal, jumlah kapal domestik tidak mencukupi untuk menyangkut distribusi nasional.

"Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, maka kapasitas angkut juga meningkat," jelas Faisal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika