REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wacana pelaporan rekaman skenario pemenangan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) oleh politikus Partai Golkar Agun Gunandjar, mendapat pandangan beragam dari pengamat politik.

Pakar dan Peneliti Politik LIPI Indria Samego menyatakan penggunaan rekaman berisi percakapan Nurdin Halid dan para ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar itu tak dapat digunakan untuk melemahkan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar IX di Bali. Pasalnya, pelaporan rekaman ini bisa dengan mudah ditangkis oleh Nurdin Halid.

Nurdin bisa menyatakan bahwa yang ia sampaikan dalam rekaman itu hanyalah sebuah himbauan bukan pengarahan, dan semua keputusan ada di tangan pimpinan DPD masing-masing. “//’DPD kan orang tua semua, kenapa nurut sama Nurdin Halid?’// Kan bisa dicounter dengan argumen semacam itu,” jelas Indria pada Republika, Selasa (2/12).

Pakar Perilaku dan Komunikasi Partai Politik Dodi Ambardi menyatakan, rekaman baru bisa digunakan untuk melemahkan Munas Golkar jika di dalamnya terjadi pembahasan seperti rekayasa tata tertib pemilihan ataupun penggunaan uang untuk membeli suara.

Akan tetapi, rekaman Nurdin Halid ini tak menutup kemungkinan dapat berdampak untuk melemahkan Munas Golkar di Bali. Pasalnya, terdapat pembahasan untuk pemenangan Ical dalam rekaman tersebut. Sehingga, hal ini memunculkan lubang ketidakadilan. “Itu nanti bisa saja dimanfaatkan oleh kubu Agung Laksono, bahwa Munas itu cacat secara prosedural,” terang Dodi, Selasa (2/12).

Berbeda dengan Indria dan Dodi, Pakar Politik Djayadi Hanan menilai kubu Agung Laksono tak perlu menggugat keabsahan Munas, khususnya dengan menggunakan rekaman Nurdin Halid yang tersebar itu. Pasalnya, sejak awal Agung tak mengakui Munas Golkar di Bali ini dan berencana untuk melaksanakan Munas sendiri pada Januari 2015 mendatang.

Djayadi menilai, jika Agung dapat menghadirkan sebagian besar kader dan pengurus DPD I dan DPD II Golkar dalam Munasnya, maka Munas versi Agung secara politik cukup sah. Hal ini nantinya dapat memaksa Kubu Ical untuk melakukan kompromi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika