REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dengan ditolaknya pendirian kantor perwakilan Hamas di Indonesia oleh pemerintah, tidak sedikit pihak yang menuding bahwa pemerintah tidak serius mendukung Palestina.

Seperti kata Juru Bicara Front Pembela Islam Munarman misalnya, menurutnya, penolakan itu mengartikan pemerintah menghalang-halangi Hamas.

"Jadi terbukti dukungan pemerintah yang digembar-gemborkan untuk Palestina selama ini hanya dukungan pura-pura atau omong kosong saja," kata Munarman.

Bahkan menurut juru bicara Ormas Islam Hizbut Tahrir Ismail Yusanto serta Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia Abdullah Syam juga, dengan pemerintah mempersulit pendirian kantor Hamas itu, mengindikasikan pemerintah seolah terdikte Barat dan tidak peduli terhadap Palestina.

Akan tetapi lain halnya dengan pendapat Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas bahwa dengan ditolaknya Hamas ini, masyarakat jangan terburu-buru menilai jika pemerintah tidak mendukung Palestina.

Sebab, pemerintah pasti punya alasan tersendiri. "Jadi pemerintah harus terus terang alasan apa sebenarnya menolak Hamas. Ini yang perlu dijelaskan," ujar Yunahar kepada Republika Online, di Jakarta, Kamis (4/12).

Yunahar mengatakan, dirinya tidak semata-mata melihat pemerintah berarti tidak mendukung Palestina. Namun dengan catatan, Kedutaan Palestina yang berkantor di Indonesia menurutnya harus mewakili seluruh rakyat Palestina.

"Jadi tidak ada masalah pemerintah mau nolak atau menerima asalkan kantor perwakilan Palestina yang berdiri di Indonesia mewakili seluruh rakyatnya," katanya.

Adapun, tambah dia, jalan tengahnya, Hamas bisa didirikan di Indonesia baik dibawah kedutaan ataupun berdiri sendiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika