REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua harian partai Demokrat, Syarif Hasan mengaku partainya sangat kecewa dengan kebijakan Golkar menolak Perppu Pilkada. Menurutnya itu adalah pelanggaran komitmen yang sudah ditandatangani bersama antara Demokrat dan Koalisi Merah Putih (KMP).

Syarif menyebutkan  posisi KMP sekarang bukan saja menolak Perppu. Tapi kembali memperjuangkan Pilkada lewat DPRD.

Mengenai kepastian sikap politik Demokrat saat ini, menurutnya sejak awal Demokrat tetap menjadi penyeimbang. Bukan bagian dari Koalisi Merah Putih ataupun Koalisi Indonesia Hebat.

"Sejak awal kami penyeimbang. Bukan KMP atau KIH," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jumat (5/12).

Syarif mengakui dalam mengambil sebuah kebijakan strategis partainya bisa sejalan dengan KMP maupun KIH. Seperti pada pembahasan UU MD3 yang lalu, kata dia, Demokrat bersama KMP. Sekarang pun saat menyikapi Perppu pemerintahan SBY, Demokrat sejalan dengan KIH.  Pada substansinya mendukung mekanisme Pilkada langsung dengan sejumlah perubahan.

"Kalau isu-isu tertentu bisa ke KMP atau KIH," ungkapnya.

Dalam kaitannya dengan Perppu, Syarif membantah partainya berpotensi menjadi anggota KIH yang merupakan kelompok pendukung pemerintah. Menurutnya selama kebijakan itu baik, pihaknya pasti mendukung. Namun kembali ia tegaskan, pilihan politik Demokrat tetaplah menjadi penyeimbang.

"Pokoknya kami penyeimbang. Bukan Oposisi. Bukan KMP Bukan KIH," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika