REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, mengatakan banyak masukan agar Presiden Joko Widodo memiliki juru bicara presiden. Selain kantor kepresidenan, ia mengatakan Jokowi sebaiknya memutuskan untuk menujuk jubir atau public relation. 

Menurutnya, keberadaan juru bicara presiden sangat diperlukan untuk membantu Jokowi menghadapi isu-isu publik. Sehingga resiko politik tidak langsung menyerang presiden. 

"Kalau saya sih setuju, karena banyak sekali masukan. Saya juga ngelamar jadi juru bicara presiden. Kalau pak Jokowi ada public relation atau jubirnya. Sehingga, tidak semua resiko politik langsung pada beliau," kata Eva, di Resto D'Consulate, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Ia menilai, Jokowi tidak mungkin menangani semua aspek. Sementara, hampir semua aspek adalah isu publik. Sehingga, ia mengatakan harus ada kebutuhan strategis dan praktis yang dipertimbangkan oleh presiden. Apalagi menurutnya, di negara mana pun, seorang presiden memiliki juru bicara. 

Sebelumnya, Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki juru bicara. Alasannya, agar penjelasan tidak simpang siur dan satu pintu. 

Juru bicara itu bisa Menteri Sekretaris Negara atau Menteri Komunikasi dan Informasi. Menurutnya, pemerintah bisa menjelaskan apa yang sedang dilakukan lewat jubir. 

"Ucapan Presiden itu adalah "sabdo pandito ratu" ucapan seseorang yg bijaksana, mumpuni dan dihormati," katanya lewat akun twitter pribadinya, Ahad (30/11). 

Ia beranggapan penjelasan dan ucapan pemerintah terutama presiden harus konsisten. Dikhawatirkan, lama kelamaan kewibawaan presiden akan terkikis dan pupus.

"Karena itu Presiden harus konsisten dg ucapannya. Jangan mencla mencle, hari ini ngomong lain, besok lain lagi," tulisnya.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika