REPUBLIKA.CO.ID,KENDARI--Kebijakan Pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP) mutlak sebagai jaminan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berkewajiban secara konstitusi untuk memastikan NKRI utuh. Negara ini berdaulat sehingga apa pun dipertaruhkan demi keutuhan bangsa yang kita cintai, kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid di Kendari, Sabtu.
Pemerintah Indonesia harus menjaga kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan warga negaranya yang berada di wilayah perbatasan sehingga tidak diremehkan negara-negara tetangga.
BNPP sebagai salah satu solusi strategis untuk mendorong percepatan pembangunan pada wilayah perbatasan yang selama ini terkesan ketinggalan perhatian.
Sejumlah titik perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, yakni Entikong, Kalimnatan Barat, Nunukan, Kalimatan Utara berbatasan dengan Malaysia dan Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT) berbatasan dengan Timor Leste.
Penempatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada wilayah-wilayah perbatasan diperlukan namun harus didukung dengan penyelenggaraan pembangunan yang optimal.
"Agar warga negara Indonesia tidak mudah diiming-imingi negara tetangga maka pembangunan infrastruktur harus diwujudkan dan memperoleh kesejahteraan," kata Hidayat yang juga mantan Ketua MPR RI.
Ia menambahkan penjagaan wilayah batas dengan Malaysia harus diseriusi karena sudah ada fakta terjadinya perpindahan patok batas bergeser masuk ke dalam wilayah Indonesia.
Fakta adanya rumah warga negara Indonesia sudah berada dalam wilayah Malaysia tidak sepenuhnya mereka disebut hijrah secara illegal.
"Sangat mungkin patok batas yang digeser masuk ke dalam wilayah Indonesia sehingga tanpa disadari rumah warga negara Indonesia sudah berada dalam wilayah negara tetangga," kata Hidayat, politisi PKS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika