REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendapat banyak keuntungan dari konflik politik yang terjadi antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR. Konflik tersebut membuat DPR tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
"Keuntungan kabinet Jokowi-JK adalah belum pernah bertemu DPR," kata politikus Partai Golkar, M. Misbakhun saat menanggapi hasil survei Cyrus Network tentang Approval Rating terhadap pemerintahan Jokowi-JK, Jakarta, Ahad (21/12).
Belum hadirnya peran DPR dalam mengawasi pemerintah membuat publik tidak bisa menilai secara komprehensif kinerja Jokowi-JK. Wajar jika kemudian pemerintahan Jokowi-JK terkesan masih memanfaatkan dukungan publik dalam kebijakan-kebijakan mereka. "Mereka (pemerintah) masih menari-nari dari dukungan publik," ujar mantan politikus PKS tersebut.
Misbakhun mengatakan, ada banyak kebijakan dari pemerintahan Jokowi-JK yang ingin dikritisi DPR. Misalnya, saja soal menaikan harga BBM bersubsidi di tengah anjloknya harga minyak mentah dunia. Kemudian soal efektifitas penenggelaman kapal oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam mengurangi pencurian ikan di laut Indonesia.
"Itu baru kinerja di depan publik. Belum mendapat kritik dari DPR. Apakah suara kritis DPR bisa dijawab dengan baik?" kata Misbakhun.
Sebelumnya, survei Cyrus Network menyimpulkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK relatif masih kuat. Mereka tidak terlalu terpengaruh oleh kebijakan Jokowi-JK menaikan harga BBM bersubsidi.
"Sebanyak 70 persen responden yakin bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan membawa perbaikan dan kesejahteraan bagi Indonesia," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi.
Hasan mengungkapkan sebanyak 57 persen responden memang menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun mereka masih memberi waktu kepada Jokowi-JK untuk menunjukan kinerjanya.
Kebanyakan ingin melihat kinerja Jokowi-JK selama 100 hari hingga setahun pascapelantikan keduanya sebagai presiden dan wakil presiden. "Posisi Jokowi-JK masih relatif kuat. Tapi ini warning buat pemerintahan," ujarnya.
Survei Cyrus Network dilakukan selama periode 1 sampai 7 November 2014. Ada sebanyak 1.220 responden di 33 provinsi yang dilibatkan dalam survei tatap muka langsung. Margin of error survei kurang lebih 3,1 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika