REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MUI Pusat Bidang Seni dan Budaya, Cholil Ridwan menyatakan akan melakukan sidang terhadap stasiun ANTV. Ini dilakukan jika tayangan King Suleiman terbukti telah memperburuk citra Islam.
Menurut Chalil, MUI akan meneliti terlebih dahulu film yang memperoleh banyak kritikan dari masyarakat, terutama umat Islam tersebut. Kemudian, jika terbukti tidak sesuai dengan sejarah Islam, maka MUI akan langsung bertindak.
Menurutnya, MUI akan berkerja sama dengan KPI dalam menyelesaikan dan mencegah pemutaran kembali film itu. "Kita akan teliti dahulu dengan menontonnya," ungkap Chalil kepada ROL, Kamis (25/12).
Chalil mengaku akan meminta anggota sensor film MUI untuk menontonnya. Karenanya, untuk sementara MUI akan meneliti film itu secara detil.
Ia mengaku telah memperoleh banyak pesan singkat dari masyarakat terkait film King Suleiman. Mereka menjelaskan kalau film tersebut menjelek-jelekan Khalifah Utsmaniyah, Sulaiman. Misalnya dengan memerlihatkan adegan dengan perempuan dan melakukan korupsi.
Melihat kondisi itu, menurut Cholil, masyarakat mengaku khawatir film ini akan mempengaruhi penonton. Apalagi, bagi penonton yang tidak tahu tentang sejarah Islam, terutama Sulaiman. "Nanti masyarakat akan menilai King Sulaiman sebagai tokoh Islam yang buruk," ungkapnya.
Secara pribadi, Cholil menyatakan keberatan atas penayangan tersebut. Jika benar-benar telah memperburuk citra tokoh Islam, maka film tersebut wajib ditarik penayangannya.
Chalil khawatir film tersebut akan memperburuk citra Islam di mata masayarakat Indonesia. "Apalagi, masyarakat Indonesia mayoritas beragam Islam," jelas Cholil.
Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memanggil ANTV, Rabu (24/12). Pemanggilan itu terkait pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap tayangan King Suleiman.
Dalam laman resmi KPI disebutkan, pemanggilan dilakukan atas dasar aduan masyarakat terhadap dua episode awal King Suleiman. Menurut pengaduan, film itu dianggap telah melecehkan pemimpin dan konteks sejarah Islam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika