REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-–Rencana Mendagri Tjahjo Kumolo untuk mengirimkan pasukan TNI dalam menumpas kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS ) di Poso dinilai terlalu terburu-buru.

"Itu kan seharusnya menjadi urusan pemilik otoritas keamanan seperti Menkopolhukam. Bukan Kemendagri," tutur  Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Manager Nasution, Selasa (30/12).

Komnas HAM sendiri setuju dengan pemberantasan terorisme di Indonesia. Namun, Manager berharap sampai prosesnya tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.

Wakil Ketua Komnas HAM Anshori Sinungan mengamini hal tersebut. Menurutnya, pemerintah harus betul-betul memperhatikan prosedur penangkapan teroris. Bahkan mesti menyelidiki apakah gerakan di Poso itu benar-benar ISIS.

"Saya rasa gerakan tersebut bukan seperti apa yang kita bayangkan seperti di Timur Tengah," ungkapnya.

Ia pun menegaskan bahwa latar belakang utama setiap gerakan terorisme adalah ketidakadilan, kemiskinan, dan kebutuhan. Namun, ketika ditarik ke ranah agama kesannya menjadi sangat berbahaya.

Komnas HAM berpandangan, cara paling penting untuk menyelesaikan pergerakan terorisme tersebut adalah menciptakan kesejahteraan yang adil bagi masyarakat. Bukan hanya melalui penangkapan bersenjata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika