REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Rencana pemerintah Inggris yang hendak mengawasi bayi atau balita yang mungkin berisiko tumbuh sebagai teroris mendapat beragam tanggapan. Upaya tersebut dipandang tidak masuk akal.

Anggota Parlemen Konservatif yang juga mantan menteri dalam negeri bayangan David Davis mengatakan, sulit untuk menerapkan kebijakan tersebut. Ia mengatakan tak bisa berharap pada para staf untuk melakukan apa yang diminta pemerintah.

"Apa mereka harus melapor saat ada balita yang memuji pengkhotbah, dan itu dianggap ekstremis? Saya rasa tidak. Ini (kebijakan yang) aneh," kata Davis. Ia juga menuduh Departemen Dalam Negeri terlalu cepat mendorong undang-undang tersebut.

Direktur Kebijakan Lembaga HAM Liberty Isabella Sankey mengatakan, menjadikan guru dan pengasuh menjadi mata-mata tak akan menghentikan ancaman teroris. Selain itu menurutnya, kebijakan tersebut justru akan menabur benih ketidakpercayaan, perpecahan dan keterasingan sejak usia dini.

"Pemerintah harus fikus pada proyek-proyek untuk mendukung kaum muda yang rentan. Bukannya mengeluarkan kebijakan yang merusak prinsip-prinsip demokrasi dan menjadikan kita bangsa yang berprasangka," ungkap Sankey.

Serikat Kepala Sekola NAHT juga menyatakan ketidaknyamananya akan pedoman baru tersebut. Sekjen NAHT Russell Hobby mengatakan, sangat penting bagi staf dan guru membangun hubungan kepercayaan yang kuat dengan keluarga. Sebab menurutnya, mereka yang mendapat pengalaman pertama di keluarga akan memiliki sistem pendidikan.

"Setiap kecurigaan sangat kontraproduktif, pembinaan anak usia dini harus fokus pada dasar-dasar melek huruf dan bersosialisasi dengan anak-anak lain. Itulah perlindungan nyata," kata Hobby. Ia menambahkan, sekolah dan penitipan anak tak seharusnya bertindak sebagai polisi.

Para penentang kebijakan ini tak yakin bagaimana para staf dan guru dapat mempraktikkan aturan baru tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika