REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Posisi politik Partai Golkar di masa depan masih mengambang karena belum tercapai kesepakatan antara dua kubu.

"Kedua pihak belum sepakati sikap politik Golkar, kami menilai tidak perlu mengikatkan pada salah satu pihak," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Jakarta Siswono Yudohusodo di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (6/1).

Siswono mengatakan pihaknya mencoba menyakinkan kepengurusan Golkar kubu Aburizal Bakrie bahwa Pemilu sudah selesai dan koalisi tidak mungkin permanen.

Keterkaitannya dengan keinginan Golkar Munas Bali tersebut yang menginginkan Pilkada melalui DPRD. Namun, Koalisi Merah Putih (KMP) menginginkan pilkada langsung. Menurutnya, itu membuktikan koalisi tidak permanen.

"Kami ingin tidak di KMP, bukan karena tidak suka KMP. Sejarahnya KMP dibentuk untuk Pak Prabowo dan Pak Hatta, mereka bukan kader Golkar dan hasilnya sudah diketahui bahwa kader kami jadi Wapres, namun Golkar berada di luar pemerintahan," ujarnya.

Dia mengatakan Golkar kubu Ical sudah menyetujui beberapa hal seperti pelaksanaan Pilkada langsung. Terkait pemilu legislatif, pihaknya menginginkan proporsional terbuka namun pihak Ical ingin proporsional tertutup.

Menurut dia, meskipun belum ada kesepakatan, namun sudah ada arah untuk disepakati sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif.

"Semua kader ingin Golkar tetap satu, dalam rangka menyatukan itu ada beberapa platform politik yang harus disamakan," ucapnya.

Menurut dia, saat ini perlu rekonsiliasi visi dan struktur kepengurusan karena ada dualisme kepemimpinan di internal partai tersebut. Namun, dia menilai hal itu tidak mudah karena harus menentukan siapa ketua umum dan sekjen, lalu kemudian pelaksanaan munas rekonsiliasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika