REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Perubahan (APBNP) 2015 mengutamakan penyelesaian nomenklatur kementerian pada Kabinet Kerja. 

"Kita fokus untuk menyelesaikan nomenklatur kementerian yang baru dibentuk, dipisah maupun pun yang digabung, agar rancangan anggaran dapat disesuaikan," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Jumat (9/1). 

Selain fokus pada penyelesaian nomenklatur kementerian, APBNP 2015 juga memprioritaskan tiga kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekitar Rp33 triliun, Kementerian Perhubungan sekitar Rp20 triliun dan Kementerian Pertanian sekitar 16 triliun.

"Tiga kementerian tersebut diprioritaskan untuk mewujudkan visi dan misi kabinet kerja seperti kemaritiman, kedaulatan pangan, pariwisata, industri dan industri kreatif," kata Bambang.

Ia mengatakan dana tersebut dialokasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun infrastruktur seperti jalan sebagai penghubung pembangunan dan juga perumahan rakyat.

Sementara Kementerian Perhubungan untuk membangun jalur kereta api di luar Pulau Jawa, menambah bandara dan memperluas bandara serta pelabuhan.

Kemudian Kementerian Pertanian untuk irigasi tersier, penambahan alat mesin pertanian, bantuan pupuk, bantuan benih serta meningkatkan produktivitas.

Selain itu, ia mengatakan, tantangan terbesar adalah menggenjot penerimaan pajak terutama pajak non migas yang ditargetkan naik 45 persen.

"Hal ini harus ditangani serius dengan cara membenahi hukum terlebih dahulu, karena terbukti setelah hukum ditingkatkan penerimaan pajak semakin besar," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika