REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menegaskan evaluasi terhadap PSSI melalui Tim Sembilan, akan terus dilakukan.
Ancaman mendapat sanksi dari FIFA, tidak akan membuat pemerintah berpangku tangan merespons desakan masyarakat yang besar untuk melakukan pembenahan terhadap sepak bola tanah air.
"Tim Sembilan juga terus mempelajari statuta FIFA. Selama ini pemerintah berkenan untuk dievaluasi, semestinya hal itu juga berlaku kepada PSSI," kata Imam di sela-sela Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa (20/1).
Menurutnya, sejauh ini belum ada sikap apapun yang diterima pihaknya dari FIFA. Padahal sebelumnya Ketua Umum PSSI Djohar Arifin mengklaim, FIFA menegaskan tidak akan membuka pintu kepada Tim Sembilan.
Imam juga tak sungkan menuding, jangan-jangan cerita sanksi FIFA dan sebagainya hanya merupakan akal-akalan yang digunakan PSSI untuk menghindar dari evaluasi pemerintah. "Pemerintah memiliki hak mengawasi semua cabang olahraga," kata Imam menegaskan.
Dalam rapat kerja yang digelar di ruang rapat komisi X, salah satunya Imam menjelaskan hubungan kemenpora dengan PSSI pascapembentukan Tim Sembilan.
Menurutnya, pembentukan dan langkah kerja Tim Sembilan sudah berjalan sesuai dengan target, untuk memberikan rekomendasi terbaik apa yang perlu dilakukan negara terhadap pembenahan di tubuh PSSI.
"Pemerintah memastikan, masih punya hati untuk tidak membekukan PSSI seperti desakan beberapa elemen masyarakat," tegas Imam kepada 45 anggota Komisi X yang hadir.
Imam juga menjawab tudingan PSSI yang menyebut abainya pemerintah dalam memberi bantuan keuangan untuk kemajuan sepak bola. Politisi asal PKB itu memang membenarkan bahwa tak ada bantuan dari pusat yang diberikan kepada PSSI.
Hal itu semata-mata melihat tidak ada permintaan dan penegasan sikap PSSI yang menegaskan sebagai lembaga yang mandiri.
"Tapi pernahkah PSSI mengakui bahwa di daerah-daerah, banyak anggaran pemerintah yang diserap. Kami siap membuka laporan penggunaan keuangan itu kepada dewan," ujar Imam dalam paparannya di hadapan rapat kerja komisi X.
Ikuti Whatsapp Channel Republika