REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif POINT Indonesia Karel Susetyo menyarankan Abraham Samad mundur dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila terindikasi kuat terlibat dalam politik praktis.
"Sudah sepantasnya pemerintah dan DPR meminta pertanggungjawaban dari Samad, dengan mengundurkan diri dari KPK," kata Karel, di Jakarta, Kamis, menanggapi terungkapnya pertemuan Abraham Samad dengan petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem jelang Pilpres 2014.
Pertanggungjawaban tersebut, menurut Karel, penting karena tindakan politiknya yang bertemu pengurus parpol dalam rangka lobi untuk menjadi cawapres Jokowi ketika itu merupakan tindakan yang berada di luar kewenangannya.
"Pada sisi lain tindakan ini mencemarkan kehormatan institusi KPK. Samad tak layak lagi memimpin KPK," tuturnya.
Ia berpendapat terungkapnya pertemuan Samad dengan para petinggi partai menjadi pintu masuk bagi publik untuk menilai KPK selama ini, terutama dalam konteks kasus Budi Gunawan.
"Samad yang selama ini terkesan teguh dalam penegakan hukum, justru sebaliknya adalah seorang politisi. Politisi yang berjubah penegak hukum," ucapnya.
Menurut Karel, kalau yang terjadi kenyataannya seperti ini, maka keputusan KPK dalam menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi jelas tercemar oleh kepentingan politik sang ketua.
Pemberitaan di media massa mengenai Ketua KPK yang bersumber dari tulisan di Blog Kompasiana berjudul Rumah Kaca Abraham Samad. Artikel tersebut ditulis Sawito Kartowibowo.
Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol dan membahas beberapa isu termasuk tawaran bantuan dalam penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membentuk komite etik dalam menjalankan tugasnya.
"Jangan ada kepentingan oknum dalam menangani kasus korupsi besar," kata Hasto Kristiyanto saat menggelar konferensi pers di Jalan Cemara 19, Jakarta, Kamis (22/1).
Rekomendasi pembentukan komite etik ini, menurut Hasto, berlatar belakang harapan dia terhadap Ketua KPK Abraham Samad agar berani mengakui bahwa banyak pertemuan yang dilakukannya dengan sekurang-kurangnya dua petinggi partai politik, di antaranya dari PDIP dan NasDem, dalam kaitan dengan proses pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada pemilu presiden 2014.
"Hal ini dirasa benar atas inisiatif tim sukses Abraham Samad yang berinisial D," kata Hasto.
Dalam konferensi pers tersebut, ia juga menegaskan bahwa pengaduan publik ke KPK terhadap artikel "Rumah Kaca Abraham Samad" sebagian besar adalah benar.
Artikel yang dimaksud adalah tentang pengaduan dari Chudry Sitompul, Hadidijojo Nitimihardjo, dan Indra Ketaren pada 21 Januari 2013 yang menyatakan bahwa KPK dijadikan sebagai alat lobi politik oleh Abraham Samad untuk mencalonkan diri sebagai cawapres 2014.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan tuduhan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terhadap dirinya adalah fitnah.
"Dari keterangan yang disampaikan Pak Abraham Samad mengenai sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak yang diindikasikan berkaitan dengan pencalonan Pak Abraham sebagai Wakil Presiden waktu itu, penjelasannya bahwa semua yang disampaikan adalah fitnah belaka," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo di gedung KPK Jakarta, Kamis.
Hasto Kristiyanto pada hari ini membuat konferensi pers yang menyatakan bahwa Abraham Samad melakukan beberapa pertemuan dengan para petinggi partai PDIP dan Nasional Demokrat (Nasdem), termasuk pertemuan di apartemen The Capital Residence Sudirman Central Business District (SCBD) terkait proses pencalonan Abraham sebagai calon wapres pada pemilu presiden 2014.
"Pak Abraham membantah dengan keras apa yang disampaikan Pak Hasto cs," ungkap Johan.
Johan menyatakan bahwa empat pimpinan KPK yaitu Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja serta pejabat struktural KPK yang terdiri tiga deputi dan sejumlah direktur yang sudah melakukan rapat dan meminta klarifikasi dari Abraham Samad.
"Jika keterangan pers yang disampaikan menyangkut seseorang dan seseorang itu adalah ketua lembaga seperti KPK, tentu ada klarifikasi-klarifikasi yang diberikan dan dengan tegas Pak Abraham menyampaikan hal itu tidak benar," ungkap Johan.
Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan KPK menurut Johan hanya terkait dengan sosialisasi pemberantasan korupsi.
"Pertemuan dengan parpol biasa dilakukan KPK karena beberapa kali ketua KPK diundang oleh parpol untuk sosialisasi dan bukan hanya Pak Abraham tapi juga Pak Bambang, Pak Pandu, Pak Zulkarnain sehingga tidak dinafikan ketika ada acara sosialisasi di depan partai politik tentu akan bertemu dengan elit parpol," tambah Johan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika