Jumat 23 Jan 2015 00:00 WIB

Pengamat: Presiden Harusnya Setia Kepada Negara, Bukan Partai

Rep: C09/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.
Foto: Antara/Andika Wahyu
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- – Mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, disarankan agar tidak terprovokasi mengenai adanya isu penyingkiran “orang-orang SBY” yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. Isu tersebut mencuat setelah Presiden Joko Widodo mencopot Komjen Pol Sutarman dari jabatan Kapolri.

Apalagi, menurut Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, jika pemerintahan saat ini mudah terpengaruh. Hanya saja, ia mengakui memang pemerintahan Jokowi mudah terpengaruh kekuatan tertentu

“Kasus Budi Gunawan menjadi bukti pemerintahan Jokowi mudah terkena pengaruh,” ungkapnya.

Menurut Indria, jika Jokowi tegas, sejumlah permasalahan tidak akan menjadi bertambah rumit. Salah satunya masalah perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan internal Polri.

“Kalau sudah jadi presiden itu kesetiaannya pada negara, jangan kepada partai, sehingga tidak ada kelemahan dalam presidensial,” jelasnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement