REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menilai pembentukan sejumlah tokoh oleh Presiden Joko Widodo dalam mengatasi polemik antara KPK dan Polri sudah tepat, namun Presiden juga diharapkan untuk melibatkan Watimpres.

"Pembentukan tim dengan melibatkan tokoh senior sudah bagus karena memiliki integritas dan diharapkan tidak partisan. Kita berharap dengan pembentukan tim ini bisa menyelesaikan masalah," paparnya di Tangerang, Senin (26/1).

Zaki pun meminta kepada Presiden untuk memberikan penyataaan yang lebih tegas dan terarah sehingga penyelesaian kasus ini bisa lebih cepat. Presiden pun perlu bersikap kritis dengan masukan - masukan dari politis parpol pendukung.

"Jangan sampai nantinya, kalimat yang disampaikan tersebut bersayap atau memiliki makna lain. Keinginan rakyat sudah sangat jelas. Kita ingin kasus ini selesai tanpa menghukum salah satu pihak," tegasnya.

Namun, ia meminta Presiden pun melibatkan peran Wantimpres sebab masukannya sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan polemik. "Wantimpres pun belum terlihat. Mestinya harus mengambil peran," paparnya.

Zaki menegaskan bila Presiden harus meletakan hukum dan moralitas sebagai panglima dalam mengambil kebijakan. "Jangan mengambil kebijakan karena adanya kepentingan kelompok," tegasnya.

Adapun tim independen yang dibentuk Presiden terdiri dari tujuh orang yakni mantan Wakapolri Oegroseno, Pakar Hukum UI Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiediqie, Pengamat Hukum Bambang Widodo Umar, mantan Pimpinan KPK Ery Riyana Harjapamengkas dan Tumpak Hatorangan, serta cendikiawan Muslim, Prof Syafii Maarif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika