REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Ronny Hermawan menilai besaran gaji Direktur Rumah Sakit Umum Daerah setempat sebesar Rp 75 juta per bulan merupakan angka fantastis.

"Bentangannya sangat fantastis, bagai langit dan bumi, sementara gaji perawat berapa?" katanya di Bekasi, Kamis (29/1).

Besaran gaji tersebut, kata dia, setelah RSUD Kota Bekasi dikelola secara otonomi melalui sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dari hasil pengamatannya, gaji seorang Direktur RSUD mencapai Rp 75 juta per bulan, sedangkan jajaran direksi menyentuh nominal Rp 60 jutaan per bulan.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, kondisi tersebut sangat ironis di tengah situasi pelayanan RSUD yang sedang mengalami pembenahan. "Ruang UGD penuh terus, antrean panjang, ruang rawat terbatas," katanya.

Menurut dia, jajaran direksi RSUD di sejumlah daerah lain masih dalam taraf wajar, yakni rata-rata Rp 30 juta-Rp 40 juta per bulan.

Ronny berharap keuangan BLUD dapat kembali mengoreksi kebijakan gaji direktur dan karyawan RSUD. "Mestinya menaikkan dulu gaji perawat di UGD karena mereka yang setiap hari stres menghadapi keluarga pasien yang panik," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku belum mengetahui perihal besaran gaji pengelola RSUD Kota Bekasi. "Saya baru dengar, nanti saya cek dulu," katanya.

Menurut dia, pengelolaan keuangan secara otonomi harus memiliki perencanaan keuangan dengan baik dan tetap dibukukan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Memang ada otonomi, tetapi semua ada kode etik dan tanggung jawabnya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika