Ahad 01 Feb 2015 11:50 WIB

Warga Bogor Bubuhkan Tanda Tangan Dukung KPK

Aktivis pendukung KPK melaksanakan shalat Jumat di halaman gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/1).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Aktivis pendukung KPK melaksanakan shalat Jumat di halaman gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/1).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ratusan warga Kota Bogor Jawa Barat menyampaikan dukungannya terhadap institusi KPK dengan membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 10 meter, di Lapangan Sempur, Ahad (1/2).

Aksi penggalangan dukungan untuk KPK dilakukan oleh LSM Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia perwakilan Jabodetabek. Dalam dukungannya masyarakat menyampaikan berbagai pesan untuk KPK seperti "Save KPK", KPK you not alone", ada juga yang menyampaikan "Save Indonesia".

"Kami dukung KPK untuk memberantas korupsi dan koruptor dari Indonesia," kata M Yusuf dari Pelajar Muslim Kota Bogor. Masyarakat lainnya menyampaikan dukungannya dengan mengatakan "Selamatkan KPK kawan, Indonesia maju tanpa korupsi dan Indonesia bersih dari korupsi" kata Mila A.

Kepala Perwakilan KOPEL Jabodetabek Madjid Bati mengatakan gerakan dukung KPK sebagai bentuk dukungan dari warga Kota Bogor untuk KPK. "Nanti tanda tangan warga ini akan kita serahkan ke KPK, kita sampaikan warga Kota Bogor mendukung KPK," katanya.

Menurut Madjid, perkembangan terakhir kisruh antara KPK dan Polri terlihat ada upaya kriminalisasi terhadap institusi pemeberantas korupsi tersebut. Dikatakannya, melihat dari posisi KPK penangkapan yang dilakukan Polri terhadap salah satu pimpinan KPK BW dan melaporkan pimpinan KPK lainnya adalah bentuk kriminalisasi. "KOPEL terutama rakyat Indonesia mengharakan ketegasan dari Presiden Jokowi," katanya.

KOPEL menilai semasa kepemimpinan SBY yang menurut sebagian besar masyarakat tidak tegas, tetapi dalam kasus korupsi Presiden SBY menunjukkan ketegasannya dengan banyak politisi partai Demokrat yang menjadi tersangka memilih mundur.

Berbeda dengan calon Kapolres Budi Gunawan yang sudah ditetapkan jadi tersangka oleh KPK tetapi tetap ingin dilantik. "Masyarakat justru mengingikan ketegasan Presiden Jokowi dengan menghentikan pencalonan BG, mencegah kriminalisasi KPK dan SP3 kasus BW," kata Madjid.

Namun, lanjut Madjid, ketegasan Presiden yang ditunggu masyarakat tidak kunjung datang, dalam kasus KPK vs Polri, presiden terkesan tidak memiliki komitmen.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement