REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) meminta masyarakat untuk tidak mengusik keberadaan harimau sumatra (panther tigris sumatrae) karena satwa dilindungi tersebut sebagian berada di kawasan hutan barat selatan Provinsi Aceh.
Kepala BKSDA Distrik Aceh Barat Zulkifli B di Meulaboh, Kamis (5/2), mengatakan, selama ini harimau dan satwa lainnya dianggap mengusik masyarakat pedalaman, padahal satwa ini tidak akan mengganggu apabila tidak diusik.
"Kami mengimbau warga tidak mengusik keberadaan harimau dan satwa dilindungi lainnya. Jika diusik, mereka tentu akan melawan. Akhirnya, konflik satwa dengan manusia tidak bisa dilindungi," kata dia.
Ia mencontohkan keberadaan seekor harimau yang masuk kawasan pemukiman di pedalaman Aceh Barat beberapa waktu lalu. Masyarakat tidak mengusiknya. Mereka meminta pawang mengusirnya kembali ke habitatnya.
"Selama ini kerap terjadi konflik manusia dengan satwa karena habitat mereka terganggu. Jika terjadi konflik yang rugi juga masyarakat. Karena itu, kami mengimbau masyarakat menghindari terjadinya konflik dengan satwa," kata dia.
Lebih lanjut dikatakannya, dari sekian banyak satwa di Aceh, yang sering ditemui adalah konflik gajah dengan manusia seperti. Temuan konflik gajah dan manusia ini setiap tahun semakin meningkat.
Dalam konflik ini bukan hanya manusia yang menjadi korban dari amukan gajah. Gajah juga turut menjadi korban. Tidak sedikit gajah ditemukan mati, baik karena diracun maupun dibunuh dengan perangkap tradisional, kata dia.
Untuk mengatasi konflik satwa tersebut, kata dia, BKSDA akan meningkatkan pengawasan serta memperluas penempatan personel pada pos-pos pemantauan.
Selain itu, BKSDA juga akan memperkuat jaringan melalui informasi masyarakat pedalaman, sehingga personel dapat segara turun ke lokasi bila ada laporan gangguan satwa dilindungi.
"Kami akan langsung turun ke lapangan apabila ada laporan gangguan satwa dari masyarakat, sehingga gangguan tersebut tidak menimbulkan konflik yang besar," kata Zulkifli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika