REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yudha menilai, Presiden Joko Widodo lamban dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi antara KPK dan Polri. Menurut dia, hal tersebut tak lepas dari sikap intervensi akomodatif Jokowi terhadap berbagai kepentingan politik.

"Ada beberapa kelompok kepentingan, KIH (Koalisi Indonesia Hebat), bisnis kelompok kepentingan, ormas, KMP (Koalisi Merah Putih), Wapres d imana ada potensi disharmonisasi, dan partainya sendiri (PDIP)," kata Hanta dalam sebuah acara diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).

Hanta mengatakan, meski Presiden memiliki hak prerogatif, namun pada kenyataannya, Jokowi tetap tidak bisa mengabaikan kelompok-kelompok kepentingan itu. "Ketika dalam kampanye Jokowi bilang itu pagar politik yang tidak bisa menyanderanya, tapi dalam realitas sulit dilakukan," ujarnya.

Menurutnya, keputusan Presiden harus mendengar aspirasi publik, dan juga mengakomodasi aspirasi berbagai kelompok itu. Namun, Hanta mengatakan, hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan bukan aib dalam dunia politik.

"Kalau ada anomali politik, misalnya keinginan yang berbeda antara publik dan kelompok, itu yang jadi ujian cukup berat," kata Hanta.

Untuk mengatasi permasalahan kepentingan tersebut, Hanta mengatakan, Jokowi harus dibantu oleh tim negosiasi dan komunikasi politik yang mumpuni. Ia menyebutkan, salah satunya adalah para menteri di tim Kabinet Kerja Jokowi.

"Itu dari segi internal untuk komunikasi dengan paling tidak lima kelompok tadi. Itu tidak mungkin Jokowi bisa hadapi sendiri," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika