REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mendorong partai-partai politik berasaskan Islam di Indonesia sejalan dalam memperjuangkan kepentingan agama yang dianut mayoritas penduduk di Tanah Air.
"Partai politik (parpol) Islam sebagai sarana politik kekuasaan, kami dorong untuk mau menjalin koalisi dan jika menyangkut kepentingan umat Islam mereka harus satu hati," kata Din saat pembukaan Konggres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Yogyakarta, Senin (9/2).
Din mengatakan, meski beberapa parpol Islam mempunyai visi dan misi yang berbeda, namun diharapkan kader yang ada di parlemen maupun lembaga legislatif saat ini dalam mengambil kebijakan juga dikaitkan dengan nilai ajaran Islam.
"Kebetulan pada Kongres ini pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mau menghadiri, sementara (parpol islam) yang lain tidak mau, makanya kita dorong itu," katanya dalam rencana awal Kongres ini mengundang pimpinan parpol.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini mengatakan, dorongan agar parpol islam sejalan dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam tersebut karena secara politik di lapangan, umat Islam kalah dengan parpol yang memiliki massa maupun dalam mengendalikan kekuasaan.
"Politik lapangan umat islam kalah, karena kita (umat islam) tidak menguasai sumber daya politik, (tokoh) yang menguasai massa dan uang. Sebenarnya kita punya massa, tapi ketika ada 'wani piro' (berani berapa) massa porak poranda," katanya.
Din juga menyinggung kurangnya komunikasi intensif antarparpol Islam menjelang pemilihan umum (pemilu) tahun lalu, sehingga belum bisa satu suara dalam menentukan calon kepala negara yang akan memimpin bangsa tersebut.
Oleh sebab itu, kata Din Syamsuddin, melalui kongres lima tahunan yang dihadiri pada ulama, tokoh Islam, cendekiawan muslim dari berbagai elemen muslim di Tanah Air tersebut diharapkan bisa merancang dan mengendalikan perubahan Indonesia menjadi lebih baik.
"Karena jika melihat ke belakang, tokoh reformasi kita yaitu Amien Rais, Gusdur (alm Abdurahman Wahid) yang memprakarsai perubahan, tapi tidak bisa kendalikan perubahan itu, makanya harus ada antisipasi ke sana," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika