REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bersikap keras terkait RAPBD DKI yang belum disahkan oleh Menteri Dalam Negeri karena alasan formatnya tak sesuai.

Menurutnya, jalan satu-satunya untuk menghindari kecurangan dana siluman dalam APBD adalah menerapkan e-Budgeting.

"Tahun kemarin saya sudah mengalah. Tahun ini saya tidak mau mengalah lagi," tutur Ahok di Balai Kota, Senin (9/2).

Dengan tegas, Ahok menyebutkan bahwa ia memiliki berkas dana siluman sebesar Rp 8,8 miliar. Maka,  tidak ada alasan baginya untuk mengubah kembali RAPBD yang telah disahkan pada 27 Januari itu.

"Saya punya datanya. Tapi, mereka tidak mau ngaku. Tanya Bu Tuti, juga tidak mau ngaku," tutur Ahok menyebut nama Kepala Bappeda DKI Tuti Kusumawati.

Menurutnya selama ini format RAPBD selalu mengikuti aturan. Bahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI menyampaikan bahwa berkas RAPBD yang diserahkan pada Kemendagri adalah asli.

Ahok kembali mengatakan kecurigaannya pada oknum-oknum DPRD yang melakukan sabotase dan meminta Kemendagri menunda pengesahan RAPBD DKI. Menurutnya banyak sekali kesepakatan anggaran yang aneh di Jakarta. Oleh itu ia akan lebih selektif lagi memantau anggaran yang ada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika