REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bangka Belitung mengharapkan pemerintah daerah menganggarkan dana untuk kegiatan tes urine pegawai negeri sipil (PNS).
"Pada tahun ini kami tidak memiliki anggaran kegiatan tes urine PNS karena dana untuk pemberantasan peredaran narkoba sangat terbatas," kata Kabid Pencegahan BNNP Babel Hanopan di Pangkalpinang, Rabu (11/2).
Ia mengatakan tes urine kepada CPNS dan PNS ini sangat penting untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan kerja pemerintah daerah.
Selain itu, kegiatan tes bebas narkoba melalui pemeriksaan urine, tes sel rambut dan darah juga untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan PNS kepada masyarakat.
"Pada tahun lalu, kami telah tes urine kepada PNS di lingkungan Pemprov Babel, Kabupaten Bangka dan Belitung, menggunakan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten terkait," ujarnya.
Hasil tes urine PNS tahun lalu, banyak ditemukan PNS yang menggunakan narkoba dan bersangkutan telah mendapatkan pembinaan agar mereka terbebas barang haram tersebut.
"Saat ini, peredaran narkoba sudah cukup mengkhawatirkan. Barang haram ini tidak hanya beredaran di kalangan masyarakat, tetapi juga beredar di instansi pemerintahan, aparat penegak hukum bahkan sudah masuk ke lingkungan sekolah," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pada anggaran tahun ini pemerintah provinsi, kabupaten/kota diharapkan untuk mengganggarkan dana untuk kegiatan tes bebas narkoba. PNS dan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota juga diharapkan mengadakan kegiatan tes bebas narkoba ini.
"Kami berharap DPRD memprioritaskan anggaran untuk kegiatan tes urine PNS, sebagai upaya pemberantasan narkoba di daerah ini yang sudah berstatus daerah darurat narkoba," harapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika