REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohammad Sanusi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih fokus dalam menanggulangi banjir. Ia mengatakan penanggulangan banjir saat ini masih bersifat parsial.

"Kemarin Pemprov sudah waspada untuk luapan air sungai. Normalisasi, dan lain-lain sudah dilakukan. Tapi ternyata banjir sekarang ini bukan karena luapan sungai," ujarnya kepada Republika, Rabu (11/2).

Menurutnya penyebab banjir kali ini adalah drainase yang buruk, seperti di Thamrin dan Sudirman. Sanusi menyebutkan bahwa anggaran yang penanggulangan banjir bagi Dinas Tata Air sebesar lima triliun rupiah, dan Dinas Bina Marga Rp 5,7 triliun.

"Seharusnya dengan anggaran seperti itu, Pemprov DKI mampu menjalankan program antisipasi banjir yang baik dan efektif," katanya.

Meski begitu, Sanusi mengatakan kondisi Jakarta saat ini belum sampai pada siaga darurat. Ia pun memandang sikap Gubernur tidak mengeluarkan surat siaga darurat sebagai tindakan yang benar.

"Sekarangkan KatuLampa dan Dewi Sartika masih Siaga III. Jadi belum parah," ucapnya

Terkait kekhawatiran Ahok mengenai korupsi dana bencana, Sanusi mengatakan kalau pun ada yang korupsi pasti bawahan dari Ahok. Sebab menurutnya yang memiliki kewenangan untuk menggunakan dana tersebut adalah gubernur.

"Ya kalau pun ada yang korupsi, itu dari bawahannya Pa Ahok. Namun sekarang sebaiknya Pemprov  fokus untuk pembenahan drainase Jakarta," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika