REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD Partai Demokrat DKI Nachrowi Ramli menyarankan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi duduk bersama membahas 'anggaran siluman' dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.
"Yang satu itu melihat belalai, yang satu lagi kuping. Jangan begitu, duduk bersama dulu tentukan melihat (anggaran siluman) dari mana nih," kata Nachrowi saat ditemui ketika menghadiri acara gerakan sayap Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu (28/2).
Menurut dia, Ahok dan Prasetyo harus membahas bersama masalah APBD dan saling mengklarifikasi agar ditemukan kebenaran letak kesalahan hingga muncul 'dana siluman'. Ia juga menuturkan Ahok sebaiknya menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD karena pemerintah daerah dan DPRD merupakan satu kesatuan yang harus berjalan beriringan.
"Ini kan dua institusi 'one point two face', jadi tidak terpisahkan. Sebaiknya berkomunikasi saja dengan baik, jangan langsung ekspos ke masyarakat tentang masalah ini," tutur dia.
Tanpa komunikasi yang baik antarinstansi pemerintah, ujar dia, masyarakat akan bingung dalam melihat pertikaian antar pejabat daerah serta khawatir pada hal negatif yang dikatakan masing-masing pejabat.
Sebelumnya Prasetyo mengimbau Ahok agar tidak terjebak adu domba pihak-pihak yang berusaha mengkambinghitamkan dewan dalam kasus draft APBD DKI. Ia juga berharap kisruh APBD DKI Jakarta ini segera berakhir agar pemda dan DPRD dapat kembali bekerja membangun Ibu Kota.
Pada Jumat (27/2) Ahok melaporkan dugaan korupsi APBD DKI 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membawa bukti-bukti.
Bukti tersebut merupakan angka yang menyimpang dari Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Setelah konsep APBD disahkan pada 27 Januari 2015 lalu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, ternyata DPRD melakukan pembahasan kembali konsep APBD yang disahkan itu sehingga bisa muncul anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika