REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto kembali menegaskan, tugas pengendali program-program prioritas yang dibebankan kepada Kantor Staf Presiden tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi menteri. Tetapi melaksanakan program-program prioritas.

“Kalau program baik-baik saja, Kepala Staf relatif anteng, tidak melakukan pengawasan yang signifikan. Tetapi kalau ada hambatan terutama kalau hambatannya itu lintas menko atau hambatannya koordinasi antara pusat dan daerah maka Kepala Staf mengkoordinasikan dengan Presiden untuk mencari solusi membuka hambatan-hambatan itu,” jelas Seskab Andi Widjajanto, Kamis (6/3).

Andi menegaskan, yang diberikan oleh Kepala Staf adalah usulan-usulan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan.

“Jadi bukan memberikan penilaian kinerja menteri-menteri tetapi membantu solusi Presiden dan Wakil Presiden jika ada masalah dalam program nasional,” tutur Andi.

Mengenai kemungkinan tumpang tindih dengan tugas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) atau Sekretaris Kabinet (Seskab), Andi Widjajanto mengatakan, sekarang ini ada tim sinkronisasi untuk memastikan kerja dari lembaga-lembaga di lingkungan kepresidenan, yaitu Bappenas, Setneg, Setkab, Kepala Staf dan BPKP itu tidak saling tumpang tindih.

Seskab menegaskan, Kepala Staf Kepresidenan yang kini dijabat oleh Luhut Binsar Pandajaitan itu tidak memiliki tugas politik dari Presiden.

“Tugas Pak Luhut adalah pengawasan program-program prioritas itu, yaitu infrastruktur, kemaritian, pangan, ekonomi dan pariwisata,” kata Andi.