REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Polcom Institute, Heri Budianto menjelaskan perselisihan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta tidak bisa selesai jika tidak ada niat baik dari kedua belah pihak. Hal ini disebabkan, kata dia, kedua pihak saling klaim pihaknya paling bersih, benar, dan taat hukum.
"Ahok dan anggota DPRD harus menurunkan ego mereka. Baik ego personal, politik, maupun lembaga," kata dia pada Republika, Ahad (8/3).
Selain itu, lanjut Heri, seharusnya Ahok sebagai pemimpin DKI Jakarta bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan cara elegan dan menerapkan politik santun. Karena menurutnya, anggota DPRD Jakarta pasti bergolak jika sikap Ahok sewenang-wenang.
"Selain Ahok, DPRD juga harusnya tidak langsung mengajukan angket," kata Heri.
Langkah tersebut, katanya, terlalu memperlihatkan pihak DPRD yang ingin menggulingkan Ahok dari jabatannya. Heri berpendapat, seharusnya permasalahan ini melewati tahap interpelasi terlebih dulu.
Heri mengharapkan Kementerian Dalam Negeri mampu mengambil sikap sesuai kewenangan. Karena jika dibiarkan berlarut, pembangunan Jakarta terancam macet karena Rancangan APBD tidak kunjung rampung.