REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terus berlanjut. Kisruh keduanya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI dinilai akan berdampak pada pembangunan Jakarta

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani, mengakui kisruh APBD DKI sangat berpengaruh pada Jakarta. Menurutnya, jika anggaran belum turun dan disahkan, maka pembangunan DKI tidak bisa berjalan. Selain itu, dampak lain adalah lambatnya tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.

“Tak ada yang berani melakukan pembangunan sebelum dananya diketuk,” ujarnya saat dihubungi ROL, Senin (9/3).

Menurutnya, DPRD juga sangat berharap APBD dapat segera disahkan. Persoalannya, kata dia, DPRD mendapat info mengenai Ahok yang menyerahkan APBD versinya sendiri ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal seharusnya yang diberikan ke Kemendagri adalah APBD hasil pembahasan.

“Jadi DPRD bukannya ingin merugikan rakyat,” ujar anggota Fraksi PKS itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika