REPUBLIKA.CO.ID,BATAM--Dua kubu Partai Persauan Pembangunan versi Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta akhirnya berdamai, keduanya sepakat untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kesepakatan dua kubu partai berlambang Kabah itu terjadi setelah beberapa orang senior turun tangan mempertemukan keduanya dalam Muktamar Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) di Batam, Kepri, Jumat.
"Kami berdua sadar, karena perpecahan akan memporandak-porandakkan umat Islam. Sekarang kami sepakat bersatu," kata Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz.
Menurut dia, sejak awal sebenarnya tidak ada perpecahan yang memorakporandakan partai. Melainkan kesalahan komunikasi akibat campur tangan pihak luar.
Dan kini setelah dua kubu bersatu, maka PPP diharapkan menjadi wadah menyalurkan aspirasi politik umat Muslim.
"Dengan turunnya para senior, membuktikan kepedulian atas PPP. Sejak awal, saya juga sudah yakin perselisihan dua saudara tidak mungkin tidak bisa diselesaikan," kata dia.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, Emron Pangkapi mengatakan bersyukur dengan kesepakatan bersama yang lahir di tengah gegap gempita Muktamar Parmusi.
"Saya yakin cita-cita kami akan tercapai. Karena itu, sebagai Wakil Ketua Umum hasil Muktamar Surabaya, saya menyambut yang dilakukan dalam pertemuan di Batam ini," ujarnya.
Emron menyatakan akan menyampaikan hasil pertemuan itu kepada Romahurmuziy yang juga hadir saat pembukaan Muktamar Parmusi untuk diteruskan.
Setelah kesepakatan itu, ia mengatakan PPP akan menemui Presiden, demi menyampaikan dukungannya.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Parmusi, Bachtiar mengatakan persatuan dua kubu PPP itu merupakan harapan bersama, termasuk politisi senior PPP Hamzah Haz.
Ia mengatakan senior di PPP berkomitmen untuk tidak berpangku tangan ata semua permasalahan dalam partai.
"Dari pengamatan senior, kesulitan selama ini, bisa diselesaikan di Batam. Duduk bersama seperti ini tidak pernah selama ini. Jadi, secara konkrit akan bersatu," tukas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika