REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Koalisi Merah Putih menduga ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan politik jika Partai Golkar dan PPP terus berkonflik.
"Kelompok jni sekaligus ingin menjauhkan Golkar kepemimpinan Aburizal Bakrie dan PPP kepemimpinan Djan Faridz bersama KMP yang secara politik mendukung sejumlah kebijakan Presiden Jokowi," kata Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Jumat (13/3).
Pernyataan Bambang itu disampaikan bersama pimpinan fraksi partai-partai yang tergabung dalam KMP seperti Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemy Francis, dan Wakil Ketua Fraksi PPP Dimyati Natakusumah.
Dia mengatakan, dalam dinamika praktek politik yang berjalan di DPR, KMP sebagai penyeimbang pemerintah pada kenyataannya justru memberikan dukungan politik pada pemerintah. Bambang mencontohkan, persetujuan APBN-P 2014 dan dukungan pada persetujuan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Rekonsiliasi KMP dan KIH di DPR melalui perubahan UU MD3 dan UU Pilkada langsung," ujarnya.
Menurut dia agenda kelompok itu jelas ancaman bagi tatanan demokrasi yang selama ini dibangun. Tindakan Menteri Laoly terhadap Golkar dan PPP, menurut dia, hanya pintu masuk bagi agenda politik lain yang bisa mengancam kepentingan nasional.
"Untuk itu, bila dalam keadaan terpaksa, kami mempertimbangkan menggunakan hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 dan UU yang berlaku," ujarnya.
Namun, Bambang enggan menyebutkan nama kelompok yang mengambil keuntungan dari konflik dua partai itu. Menurut dia, biar publik yang menilai bahwa ada kelompok yang gerakannya nyata ingin mengambil manfaat politik dengan memilihara konflik internal partai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika