REPUBLIKA.CO.ID, BELITUNG -- Menteri Pariwisata Arief Yahya menyetujui usul Pemda Belitung untuk menjadikan pulau tersebut sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.
"Meyakini potensi besar yang ada di sini, saya setuju untuk menjadikan Pulau Belitung sebagai KEK pariwisata. Tapi Pemprov Babel harus mengusulkan dulu ke pemerintah pusat, baru nanti yang mengeluarkan izin Kemenko Perekonomian," tuturnya saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Belitung, Sabtu, (14/3).
Ia mengatakan demi mendukung potensi wisata bahari di pulau tersebut, pemerintah harus terlebih dulu meningkatkan infrastruktur seperti perpanjangan bandara dan peningkatan tenaga listrik.
"Tadi kami sudah sepakat untuk tahun ini menambah panjang Bandara H.A.S. Hanandjoeddin dari 1.800 meter menjadi 2.250 meter untuk mengakomodasi pendaratan pesawat berkapasitas besar seperti Boeing 737 ," tuturnya.
Selain itu, pemerintah juga telah membantu kelistrikan Belitung dengan menambah pembangkit berkapasitas 32 MW yang sedang dalam tahap uji coba dan dalam dua bulan diperkirakan sudah dapat beroperasi.
Dalam kunjungannya, Menpar yang didampingi oleh Menko Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Soesilo meninjau beberapa proyek wisata seperti Pantai Tanjung Kalayang di Kabupaten Belitung Barat.
"Untuk mendukung pelaksanaan Sail Karimata 2016, rencananya nanti akan dibangun titik labuh untuk kapal 'yacht' di Tanjung Kalayang ini," ujar alumni jurusan Teknik Elektro ITB itu.
Dengan dibangunnya titik labuh yang dapat menampung sekitar 40 yacht tersebut, ia berharap yacht yang bersandar di Belitung dapat meningkat dari 750 yacht tahun 2014 menjadi 4.000 yacht di tahun 2019.
Selanjutnya, Arief Yahya juga berkunjung ke Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan hotel di atas lahan seluas 65,9 hektare dan meninjau pembangunan marina (titik labuh yacht) internasional yang rencananya akan diberi nama Marina Internasional "Emas" Eko Maulana Ali Soeroso.
"Kita berharap Oktober tahun ini marina tersebut sudah bisa beroperasi," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika