Senin 16 Mar 2015 20:00 WIB

'Penyelesaian Perpecahan Partai Harus Ideologis'

Rep: C26/ Red: Djibril Muhammad
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Munas Bali Idrus Marham (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali Nurdin Halid (kanan) memberi keterangan kepada wartawan usai melaporkan dugaan pemalsuan surat dokumen Munas Ancol di Mabes Polri, Jakarta
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Munas Bali Idrus Marham (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali Nurdin Halid (kanan) memberi keterangan kepada wartawan usai melaporkan dugaan pemalsuan surat dokumen Munas Ancol di Mabes Polri, Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego mengatakan kepentingan pribadi masih menjadi faktor utama konflik perpecahan dalam tubuh partai politik. Oleh karena itu harus diatasi dengan penyelesaian secara ideologis.

"Harus dicari solusi yang bukan bersifat pragmatis tapi ideologis," ujar Indria saat dihubungi ROL, Senin (16/3).

Ia mengatakan partai harus mencari pengait antara anggota dengan parpol tempat mereka bernaung. Parpol pecah karena tidak adanya kecocokan. Oleh karena itu penyelesaiannya juga bukan dengan hal yang instan.

Menurutnya, solusi terbaik lebih mengarah pada ideologisme anggota sehingga tidak terjadi dua pandangan berbeda dalam satu partai. Tentunya perbedaan pendapat ini mengakibatkan partai tidak sehat karena akan menjunjung kepentingan pribadi bukan partai sebagai satu kesatuan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut ditambahkannya, sebuah partai harus menjaga ideologi di antara anggota untuk mencegah konflik kepentingan pribadi. Harus ditentukan pengikat anggota agar kadernya tetap setia menjunjung kesatuan partai.

Saat ini, dua partai politik di Indonesia tengah terjebak dalam prahara internal akibat dualisme kepemimpinan. Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki dua Ketua Umum versi masing-masing kubu akibat konflik ini. Tiap-tiap kubu menyerukan kepentingan pribadi golongan dengan pendapat yang berbeda-beda.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement